Program Studi di IPDN, Sekolah Kedinasan Populer di Indonesia!

Apakah kamu sedang meriset program studi di IPDN? Diketahui, Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan sekolah kedinasan yang populer di Indonesia. Bagaimana bisa? Sekolah kedinasan ikatan dinas ini memang sering menerima mahasiswa dalam kuota yang cukup banyak.

Meskipun begitu, persaingan yang tinggi juga tidak bisa terhindar antarcalon mahasiswa. Maka dari itu, dibutuhkan strategi dalam memilih program studi di IPDN agar tidak salah sasaran.

Sebelum membahas program studi di IPDN, kamu wajib mengetahui profil IPDN terlebih dahulu, ya.

Profil IPDN dan Sejarahnya

IPDN merupakan sekolah kedinasan ikatan dinas yang berfokus pada bidang pengajaran manajemen dalam negeri, politik, dan kebijakan dalam negeri. Dalam sejarahnya, IPDN memang sudah ada sebelum kemerdekaan.

Pada 1920, perintisnya adalah pendidikan Pamong Praja. Nama lain Pamong Praja adalah Opleiding School Voor Inlandshe Ambtenaren (OSVIA) dan Middlebare Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (MOSVIA). Lalu, ada Opleiding School Indische Ambtenaren (OSIBA).

Lulusan dari 3 sekolah tersebut memang sangat dibutuhkan oleh Pemerintahan Hindia Belanda kala itu. Mereka akan ditempatkan dalam sektor pemerintahan daerah yang dibagikan antara kaum pribumi, bangsawan, pemerintahan, dan swasta.

Singkatnya, pada awal kemerdekaan RI, kebutuhan Pamong Praja dalam menjalankan tugas pemerintahan pusat dan daerah semakin meningkat. Dengan melihat kondisi itu, pada 1948, terbentuk lembaga Sekolah Menengah Tinggi (SMT) Pangreh Praja di lingkungan Departemen Dalam Negeri.

SMT Pangreh Praja kemudian berganti nama, yakni Sekolah Menengah Pegawai Pemerintahan Administrasi Atas (SMPAA) di Jakarta dan Makassar. Hal ini berfokus pada bidang pengurusan administrasi dalam negeri. Selain itu, Departemen Dalam Negeri juga meningkatkan SDM-nya dengan memberikan Kursus Dinas C (KDC) di Kota Malang, Jawa Timur pada 1952.

Sejarah Ringkas IPDN

Setelah pembentukan tersebut, mengingat kondisi pemerintahan yang semakin kompleks, maka pemerintah mendirikan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri pada 17 Maret 1956 di Malang, Jawa Timur.

Selanjutnya, kebutuhan pamong praja yang semakin meningkat dan kebutuhan pendidikan tingkat Sarjana, maka dibentuklah Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) di Kota Malang, Jawa Timur pada 1967. Lalu, pada 1972, IIP berpindah ke Jakarta dan diresmikan oleh Presiden RI ke-2, Soeharto.

Pada tahun 1970-an, untuk memperluas jaringan kader pemerintahan, maka terbentuk APDN ke beberapa daerah, seperti Banda Aceh, Medan, Bukittinggi, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, Mataram, Kupang, Makassar, Manado, Ambon, dan Jayapura.

Lalu, pada 1988, demi peningkatan kualitas pendidikan dan wawasan nasional, maka digabunglah 20 Akademi Pemerintahan Dalam Negeri menjadi satu lembaga pendidikan yang bersifat nasional. Lembaga tersebut berpusat di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Pada 1991, APDN secara bertahap dihentikan hingga lulusan terakhir. Lalu, mengingat APDN sudah berpusat secara nasional, maka ditingkatkan statusnya yakni Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) pada 18 Agustus 1992. Pada saat itu, program studi baru berjenjang D3 (Diploma 3).

Pada 1995, peningkatan jenjang program studi, yakni Program Diploma 4 Pemerintahan. Lalu, pada 2004, puncaknya, yaitu penggabungan STPDN dan IIP menjadi IPDN. Tujuan penggabungan tersebut adalah untuk memenuhi kebijakan pendidikan nasional dan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan kader pamong praja di lingkungan Departemen Dalam Negeri. Sampai saat ini, nama tersebut terus digunakan hingga IPDN ada 7 lokasi kampus.

Lokasi kampus tersebut tersebar, seperti IPDN Kampus Riau, IPDN Kampus Sumetera Barat di Bukittinggi, IPDN Kampus Sulawesi Selatan di Gowa, IPDN Kampus Kalimantan Barat di Kubu Raya, IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat di Lombok Tengah, IPDN Jakarta, dan IPDN Sulawesi Utara di Minahasa, serta IPDN Kampus Papua.